asas pidana. [4] Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. asas pidana

Kata Kunci: Asas Lex Specialis Sistematis, Tindak Pidana, Tindak Pidana Perbankan, Tindak Pidana Korupsi. Asas teritorial ini kemudian diperluas kembali oleh Pasal 3 KUHP: Asas ini diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu dalam pasal 2 KUHP yang menyatakan : “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia”. 15-16 . vi E. Sumber-Sumber Hukum Acara Pidana 17 G. Asas Universalitas PowerPoint Presentation SEKIAN & TERIMA KASIH. Dari penjelasan dari Soesilo mengenai asas nasionalitas aktif pada Pasal 5 KUHP tersebut, dapat dilihat bahwa sebenarnya asas nasionalitas aktif dan asas personalitas adalah hal yang sama. 17 BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Asas hukum internasional terdiri dari asas teritorial, kebangsaan, kepentingan, ne bis in idem, pacta sunt servanda, jus cogens, inviolability dan immunity. Baca juga: Asas-Asas Hukum Pidana. 131 . Pidana, Proses-Proses Dalam Hukum Acara Pidana, dan Beberapa Asas Dalam Hukum Acara Pidana. Asas Litis Finiri Oportet dan Asas Ne bis in Idem TERKAIT dengan interaksi antara tindak pidana pajak dan tindak administrasi pajak, Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 menekankan pentingnya mengakhiri upaya penegakan hukum pajak dengan memberlakukan asas. Asas Legalitas Asas legalitas atau yang biasa disebut sebagai nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali memiliki arti tiada suatu perbuatan dapat dihukum tanpa ada suatu peraturan yang mengatur perbuatan tersebut sebelumnya. Asas-asas hukum pidana di atas merupakan prinsip-prinsip yang sangat penting dalam pembentukan hukum pidana. Asas Legalitas Asas legalitas dirumuskan dalam bahasa latin: “nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali”, yang berarti “tidak ada delik. Acara Pidana, seperti asas-asas yang dimiliki oleh Hukum Acara Pidana itu sendiri, kewajiban dan kewenangan yang penyelidik miliki serta batas-batas kewenagannya oleh sebab itu pembentuk undang-undang secara tegas telah memberikan apa saja yang menjadi kewenangan penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat 1 KUHAP. 27 dikenal asas-asas tentang batas berlakunya hukum pidana menurut waktu dan tempat. Pidana di Indonesia diatur secara umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan peninggalan zaman penjajahan Belanda. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), hal 3. Press. Dasar Dari Asas Hukum Pidana Islam. Alumni : Jakarta. Isi dari pasal 2 RKUHP ini berbunyi, “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana7 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, halaman 2 8 Asadulloh Al Faruk, Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam, Gha-lia Indonesia, Bogor, 2009, halaman 5 9 Subekti dan Tjitrosudibyo, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta: 1969, halaman 63. Indonesia: (6/2/2015). , hlm. Asas Legalitas (non retroaktif) merupakan asas utama yang digunakan dalam penerapan peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia. shmh@yahoo. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk : Menentukan. . Sering juga dipakai istilah latin: “Nullum crimen sine lege stricta, yang dalam bahasa. 6 Tindak Pidana Khusus dapat atau boleh, sedangkan feit berarti tindak atau peristiwa atau pelanggaran atau. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut. PY - 2023. Di mana Allah SWT juga. Asas ini juga dikenal dengan principle of double jeopardy. Perundang-undangan Hukum Acara Pidana 21 BAB 2 SEJARAH HUKUM ACARA PIDANA 22 A. Asas itikad baik menghendaki bahwa dalam setiap pembuatan perjanjian, para pihak mempunyai kebebasan untuk menentukan isi perjanjian, dengan siapa pihak yang membuat perjanjian, dan setiap perjanjian selalu. Berdasarkan itu, pelaksanaan hukum berarti tidak ada hukum pidana terhadap suatu perbuatan kecuali telah diatur dalam suatu perundang-undangan yang ada. Asas Kepastian Hukum Dalam Penerapan Hukum Pidana 2. hukuman mati; 2. 104-171), Agus Yudha Hernoko menerangkan bahwa ada sejumlah asas-asas yang berlaku dalam hukum kontrak menurut UNIDROIT (The International Institute for the Unification of Private Law), antara lain:. 1. Beberapa tindakan kriminal dapat diatur dengan cara yang lebih umum atau abstrak, seperti “perbuatan merugikan keamanan negara”. A. Asas Legalitas. penelitian yang berjudul “Urgensi Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia dan Impikasinya dalam Penegakan Hukum” dapat kami selesaikan. Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia, Yogyakarta, hlm. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan ; 2. Sejarah dan Pengertian Asas Legalitas - 28 B. Analisa Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Peninggalan Kolonial Belanda. Sehingga memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kesewenag-wenangan penguasa dalam menghukum seseorang. Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana. 5 Asas Hukum Pidana Islam Lengkap dengan Penjelasannya. M. Tunardy, S. 97. 1. Asas ini terdapat dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 1. 8 Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: PT. (1998). Jangan sampai pemerintah berulang-ulang membicarakan tentang peristiwa pidana yang sama, sehingga dalam suatu peristiwa pidana ada beberapa putusan-putusan yang kemungkinan akan mengurangkan. Penetapan dan Penghapusan Tindak Pidana 103. 1994. Prof. Asas-asas Hukum Pidana. Pengertian Tindak Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian tindak. Adapun mengenai asas inipidana di Indonesia mencakupi wilayah darat, udara, maupun laut. 17 Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian tindak pidana dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam berbagai kepustakaan tentangPENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH (PRESUMPTION OF INNOCENT) TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (SUATU STUDI KASUS) SKRIPSI Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas SriwijayaBuku ini melanjutkan sukses buku sebelumnya yakni Hukum Pidana Suatu Pengantar yang berisi pengertian, asas/prinsip, teori, jenis-jenis serta berbagai penjelasan mendasar tentang hukum pidana. Eksistensi asas praduga tak bersalah tampak pada ketentuan pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan penjelasan umum angka 3 huruf c KUHAP. Sehingga semua tindak pidana yang dilakukan anak akan dijerat dan diproses dengan menggunakan ketentuan UU 11/2012 dan bukan UU 3/1997. Ketentuan inilah yang disebut sebagai asas legalitas . DasarHukum Pidana Indonesia. Dengan asas ini, sistem peradilan pidana hanya dapat menyentuh dan menggelindingkan suatu perkara jika terdapat aturan-aturan hukum yang telah dibuat sebelumnya dan telah dilanggar. Kuswarini, Azas Ius Curia Novit dan Eksistensi Keterangan Ahli Hukum dalam Peradilan Pidana, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol. Adapun asas-asas hukum pidana yang masuk dalam penggolongan ini, antara lain asas teritorial, asas perlindungan, asas universal, dan asas personalitas. Asas teritorial ini kemudian diperluas kembali oleh Pasal 3 KUHP:. 25. 9. , Hukum. Kn 1 DEFINISI HUKUM PIDANA Disajikan oleh : Amelia Sri 2 Kusuma Dewi, S. c. pidana adalah kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela. 19 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut. Sianturi, Asas Hukum Pidana di Indonesia dan . Data diperbaharui pada 24/9/2023. com 6 Asas Hukum Pidana. Pembatasan Terhadap Asas Legalitas Asas-Asas Hukum Acara Pidana. , M. 26. Asas praduga. 345 Sia a. Penerbitasas fundamental dalam hukum pidana. Nah, itulah materi mengenai “Asas-Asas Hukum, Calon Advokat Wajib Tahu”. Salah satu wacana yang hendak dikaji. Asas equality before the law (asas persamaan di muka hukum) Maksudnya adalah perlakuan yang sama atas diri setiap orangasas tiada pidana tanpa kesalahan asas geen straf zonder schuld (tiada pidana tanpa kesalahan) pasal 6 ayat (2) uu no 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang. Dengan mengikuti PKPA ini, kamu bisa mengakses materi berupa video dan file. Andi Hamzah. Ppt Asas Hukum Islam from Dalam kitab suci alqur’an, allah swt berfirman yang artinya: 5 makhrus munajat, dekontruksi fikih jinayah. Ada beberapa Asas -- asas Hukum acara pidana yaitu Asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan maksudnya peradilan harus cepat jangka waktu yang sudah diatur contohnya peradilan pada tingkat pertama kalau untuk mengajukan banding dikasih jangka waktu 14 hari sejak keputusan tersebut, peradilan yang sederhana artinya. 16 10 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka cipta, Jakarta, 2015, h. PB - Rajawali Pers. Sedangkan asas hukum pidana internasional yang berasal dari hukum internasional yang khusus sifatnya adalah: Aut dedere aut punere; Aut dedere aut judicare; Par in parem in hebet imperium. Lex scripta artinya penuntutan hukum acara pidana harus bersifat tertulis, 2. 2 Reviews · Cek Harga: Shopee. Perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilarang oleh Hukum Pidana. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan atau Asas Kesalahan mengandung pengertian bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku, tidak dapat dipidana oleh karena ketiadaan kesalahan dalam perbuatannya tersebut. 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK. Asas legalitas ini pertama tama mempunyai bentuk sebagai undang undang adalah dalam Konstitusi Amerika 1776 dan sesudah itu dalam pasal 8 Declaration de droits de I’homme et du citoyen 1789: “nul ne peut etre puni qu’en vertu d’une loi etabile et promulguee anterieurement au delit et. Menurut Sulaiman (2019, hlm. Dalam Pasal 4 (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menjelaskan bahwa "Pengadilan mengadili menurut. Hal ini diatur pada Pasal 44 KUHP tentang tidak mampu bertanggungjawab bagi si pembuat atas perbuatannya, dan Pasal 48 KUHP tentang. Elemen-Elemen Perbuatan Pidana MODUL IV : Asas Legalitas A. Angkasa, 2010. R 14 Februari 1916 : (Van Bemmelen Arresten Starfrecht). Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana[1] Pasal 1 ayat (1) KUHP: “Tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Misalnya asas hukum pidana menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan hukum pidana. Hukum at pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia diluar Indonesia yag melakukan l ik pidana tertentu (kejahatan terhadap keamanan negara, martabat kepala negara, D penghasutan, dll). b) Asas Raful Qalam yang menyatakan bahwa sanksi atas suatu tindak pidana dapat dihapuskan karena alasan-alasan tertentu, yaitu karena pelakunya di bawah umur, orang yang tertidur dan. 34. Dengan kata lain, anak yang. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). hukum pidana, yaitu “asas legalitas” (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan “asas kesalahan atau asas kulpabilitas” (yang merupakan asas kemanusiaan). Tujuan kepastian dari hukum dimaksudkan adanya kedekatan antara das sollen dan das sein sekalipun tidak diharapkan adanya 100%. Panduan JDIH Provinsi Bali Bali (Provinsi)Tinjauan umum tentang tindak pidana 1. Wirjono Prodjodikoro, S. Nah, itulah materi mengenai “Asas-Asas Hukum, Calon Advokat Wajib Tahu”. Asas-asas Hukum Acara Pidana . 21 1. R Sianturi menggunakan istilah KUHPM, dengan alasan sebagai berikut :. , dan dipublikasikan pertama kali pada Kamis, 30 Maret 2017. 3, Jakarta : Storia Grafika, hlm. Asas Legalitas dalam UU 1/2023. Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Nasional. Hal tersebut juga disampaikan oleh Andi Hamzah dalam bukunya Asas–Asas Hukum Pidana (hal. Sifat dan Pembagian Hukum Pidana - 16 BAB II ASAS LEGALITAS (PRINCIPLE OF LEGALITY) - 27 A. E. KOMPAS. , M. Asas Praduga Tak Bersalah (presumption of innocence) Asas ini menyatakan bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai. 25 5 Suparman Marzuki, Robohnya Keadilan! Politik Hukum HAM era Reformasi, Pusham UII, Yogyakarta, 2011, hal. Andi Hamzah dalam Hukum Acara Pidana Indonesia menerangkan bahwa ada 9 asas-asas hukum acara pidana dalam KUHAP. nulla poena sine lege: tiada pidana tanpa adanya undang. Artinya, hukum pidana suatu negara mengikuti ke manapun warga negaranya. Baca juga: 12 Asas Hukum Acara Pidana. Unsur-Unsur Tindak Pidana 94 D. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengeda rkan, atau menjualKewarganegaraan aktif = Asas Personal = Asas Nasional Aktif Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi WNI di mana pun berada Pasal 5 ke-2 KUHP 2. Pst) PATRICK EKA SANJAYA 4517060015 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS. Harga Buku Asas-Asas Hukum Pidana (Topo Santoso) Rp264. , M. pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. a. peradilan pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja 1Romli Atmasasmita, 1996, Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice. Peranan hukum sangat penting maka secara tegas disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum. Pada umumnya asas hukum pidana tersebut dituangkan dalam peraturan hukum pidana kongkrit, yaitu dimasukan kedalam pasal-pasal dari undang-undang hukum pidana asas A r s i p B a d a n D i k l a t K e j a k s a a n R e p u b l i k I n d o n e s i a nulum delictum nulum poena sine previa lege poenali. Andi Hamzah dalam Hukum Acara Pidana Indonesia menerangkan bahwa ada 9 asas-asas hukum acara pidana dalam KUHAP. Jadi, apabila terjadi suatu tindak. Sianturi dalam buku Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, dalam peristilahan di Indonesia, delik atau het strafbare feit telah diterjemahkan oleh para. Hal ini melindungi individu dari penyalahgunaan. Agar Anda berhasil dengan baik dalam mempelajari modul ini, ikutilah petunjuk belajar berikut ini. Kansil dalam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (1989), mendefinisikan apa itu hukum pidana. Yahya Harahap (ibid hal. 605. Asas-Asas Hukum Pidana. Edisi Revisi. 154 3. Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan dengan Lisan; Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk UmumDitinjau dari substansinya maka hukum pidana internasional itu sendiri menunjukkan adanya sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hokum pidana yang mengatur tentang kejahatan internasional [2]. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 5 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hal 54 . Asas yang tidak tertulis: “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar dari pada dipidananya si pembuat. Prof. b. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung. Dalam praktik peradilan, manifestasi asas ini dapat. 26 Tujuan hadirnya asasPembahasan teori-teori hukum pidana disertai contoh-contoh kasus, diharapkan dapat membantu pembaca untuk lebih mudah memahami materi hukum pidana secara utuh. Berikut adalah ragam jenis-jenis asas hukum yang ada di Indonesia beserta penjelasan singkatnya. Perbawa, Gede Putera, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Eksistensi Asas Dominus Litis Dalam Perspektif Profesionalisme dan Proporsionalisme Jaksa Penuntut Umum”, Jurnal Arena. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, memberikan definisi “tindak pidana”. Asas-Asas Hukum Acara Pidana 9 F. Berikut penjelasan mengenai asas-asas hukum acara pidana, yaitu: Asas Praduga Tidak Bersalah. menerapkan asas pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi secara maksimal. UNIVERSITAS MEDAN AREA. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Ada beberapa asas moral hukum pidana Islam : a) Asas Adamul Uzri yang menyatakan bahwa seseorang tidak diterima pernyataannya bahwa ia tidak tahu hukum.